Kabarindoku.com, Kota Sukabumi – Upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan tanah wakaf secara produktif kini semakin konkret. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menggandeng Persatuan Ummat Islam (PUI) dalam sebuah kerja sama strategis yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Sukabumi, Rabu (16/04/2025).
Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan keadilan sosial berbasis pengelolaan tanah. Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan komitmen untuk mengubah tanah-tanah tak produktif, termasuk tanah wakaf, menjadi aset yang mampu menggerakkan roda perekonomian umat.
“Tanah harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan hanya simbol kepemilikan. Kami ingin melibatkan ormas seperti PUI, NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk membuktikan bahwa umat bisa mandiri lewat pengelolaan aset yang tepat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan tanah tidak bisa dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pengamanan aset keagamaan dan mempercepat legalisasi tanah wakaf di berbagai daerah.
Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini sebagai momentum memperkuat peran umat dalam pembangunan. “Kami melihat MoU ini sebagai peluang untuk mempercepat transformasi wakaf menjadi kekuatan ekonomi umat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN turut menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk pondok pesantren, yayasan, dan musala di wilayah Sukabumi. Ini menandai keseriusan pemerintah dalam memastikan aspek legalitas tanah wakaf agar bisa dikelola secara maksimal.
Rangkaian acara juga diisi dengan ziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, sebagai simbol penghormatan terhadap warisan perjuangan pendidikan dan keumatan.
Acara ini turut dihadiri jajaran Kementerian ATR/BPN, tokoh-tokoh PUI, serta perwakilan pemerintah daerah. Sinergi yang terbangun diharapkan bisa menjadi contoh model kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam mengelola potensi tanah untuk kepentingan umat. (Rel/BS/K-Lb)
