Kabarindoku.com, Jakarta – Bencana hidrometeorologi yang terus melanda berbagai wilayah di Indonesia semakin menegaskan urgensi perencanaan tata ruang yang berorientasi pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Dalam paparannya, Wamen Ossy menyoroti fakta bahwa mayoritas bencana di Indonesia berkaitan dengan faktor hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Ossy.
Ia menekankan bahwa tata ruang yang tidak memperhitungkan aspek mitigasi bencana dapat memperburuk dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerugian material hingga korban jiwa. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan tata ruang dan strategi pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari BNPB, kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Diskusi dalam forum ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya melalui kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan potensi bencana di masa depan.
Dengan semakin meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan perencanaan tata ruang yang aman dan berkelanjutan. (REL/BS)
