TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MERUJUK PADA POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA Oleh Amanda Rizda Fitria Hutasuhut, S.H

  • Whatsapp

Amanda Rizda Fitria Hutasuhut, S.H

TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA MERUJUK PADA POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh

Amanda
Rizda Fitria Hutasuhut, S.H

Mahasiswi
Magister Ilmu Hukum

Universitas
Sumatera Utara
 


Hukum
pidana di Indonesia sangat diperlukan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang berlaku saat ini telah disusun sejak tahun 1800 dan belum
mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
. Dengan disusunnya
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
sampai saat ini,
pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana
yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD
1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah, Negara Indonesia
tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan
pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat
. KUHP
yang berlaku saat ini juga tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum
pidana nasional Indonesia.
Oleh
karena itu, pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan untuk menyesuaikan hukum
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Sistem pemidanaan yang
bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan
sepenuhnya kepada hakim dan aparat-apar
at
lainnya tanpa pedoman atau kendali
.

Pembaharuan
hukum pidana di Indonesia harus merujuk pada politik hukum pidana Indonesia.
Tujuan pembaharuan hukum pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat
dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.
Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus berasal dari nilai-nilai dasar dan
nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik. Selain itu, pembaharuan hukum
pidana juga harus menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perkembangan hukum
internasional. Pembahasan terhadap wacana pembaharuan hukum pidana tidak
mungkin dipisahkan antara hukum pidana materiil dengan politik hukum pidana.

Tujuan
nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat, harus
menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum,
termasuk pembaruan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan
hukum pidana) di Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan RUU KUHP diletakkan
dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu penyusunan hukum pidana
dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan menciptakan dan
menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan
masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik.

Pembaharuan
hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

  1. KUHP
    dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional
    Indonesia.
  2. Perkembangan
    Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana
    administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP.
  3. Dalam
    beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum
    pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaharuan
hukum pidana Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal,
antara lain:

  1. Reorientasi
    dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral
    sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-cultural masyarakat Indonesia yang
    melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum
    di Indonesia.
  2. Menciptakan
    dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
    hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional,
    kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik
    Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik.
  3. Menciptakan
    ketertiban dunia berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Pembaharuan
hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

  1. KUHP
    dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional
    Indonesia.
  2. Perkembangan
    Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana
    administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP.
  3. Dalam
    beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum
    pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaharuan
hukum pidana di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan tujuan nasional
yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat. Tujuan nasional
itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus
tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan
dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana
dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Oleh
karena itu, penyusunan RUU KUHP diletakkan dalam kerangka politik hukum yang
tetap memandang perlu penyusunan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan
unifikasi yang dimaksudkan menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan,
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *