TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA – By Monica (Magister Ilmu Hukum)

  • Whatsapp

 TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Monica

NIM.227005170

Magister
Ilmu Hukum

Universitas
Sumatera Utara

e-mail: {monicasels2017@gmail.com}

Abstrak

Pembaruan Kitab
Undang-undang hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal sudah pada
tempatnya dan sudah pada waktunya segera dilaksanakan. Undang-undang ini akan
mempengaruhi pula formulasi pembentukan undang-undang pidana khusus, sesuai
dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era keterbukaan pada abad ke-21.
Perbedaan antara hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP dengan  struktur sosial menunjukkan telah terjadi
pluralisme hukum. Perbedaan ini karena KUHP sebagai lex generalisberasal dari Belanda
yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dengan Indonesia. Pembaharuan
hukum pidana Indonesia saat ini mengarah kepada usaha mengkristalisasi hukum
yang hidup dalam masyarakat kedalam 
hukum  positif.  Melalui 
pembaharuan  hukum  pidana 
Indonesia  arah  pembangunan 
hukum pidana  diarahkan  kepada re-orientasipokok-pokok  pikiran, 
ide-ide  dasar,  atau 
nilai  sosio-filosofis,
sosio-kultural  dan  sosio-politik 
yang  sesuai  dengan 
keinginan  masyarakat  Indonesia 
yang  tercermin dalam  Pancasila. 

Abstract

Reform
of the criminal code as part of criminal politics is in place and it is time to
implement it. This law will also influence the formulation of special criminal
laws, in accordance with the legal needs of society in the era of openness in
the 21st century. The difference between Indonesian criminal law as reflected
in the Criminal Code and social structure shows that legal pluralism has
occurred. This difference is because the Criminal Code as a lex generalis comes
from the Netherlands which has a different cultural background from Indonesia.
The current reform of Indonesian criminal law is aimed at efforts to
crystallize the laws that exist in society into positive law. Through the
reform of Indonesian criminal law, the direction of criminal law development is
directed towards re-orienting the main ideas, basic ideas, or
socio-philosophical, socio-cultural and socio-political values that are in
accordance with the desires of the Indonesian people as reflected in Pancasila.

  

PENDAHULUAN

Pembaharuan Hukum
Pidana pada hakikatnya mengandung 
makna  suatu  upaya 
untuk  melakukan reorientasi dan
reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan 
nilai-nilai  sentral
sosio-politik,  sosio  filosofi dan    sosio-cultural    masyarakat    Indonesia   
yang melandasi  kebijakan  sosial, 
kebijakan  kriminal  dan kebijakan  
penegakan   hukum   di Indonesia. [1]

Berkenaan dengan hal
ini Barda Nawawi Arief menyatakan salah satu kajian alternative atau perbandingan
yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide 
Pembaharuan  Hukum  Nasional saat   ini  
ialah   kajian   terhadap  
Keluarga   Hukum (Family   Law)  
yang   lebih   dekat  
dengan   karakter masyarakat    dan   
sumber    hukum di Indonesia Karakteristik   masyarakat  
Indonesia   lebih   bersifat monodualistik    dan pluralistic dan berdasarkan berbagai
kesimpulan seminar Nasional, sumber Hukum Nasional  diharapkan 
berorientasi  pada  nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat
yaitu yang bersumber  dari  nilai-nilai 
Hukum  adat  dan  Hukum
Agama.[2]

Pembaharuan  Hukum 
Pidana  pada  dasarnya adalah  bagian 
dari  Kebijakan  Hukum 
Pidana.  Istilah kebijakan  dalam 
istilah  asingnya  Policy 
(Inggris) atau  Politiek  (Belanda). 
Bertolak  dari  kedua 
istilah asing  ini  maka 
istilah    Kebijakan  Hukum 
Pidana dapat  pula  disebut 
dengan  istilah    Politik 
Hukum Pidana    atau  Penal 
Policy, Criminal Law Policy, Strafrechtspolitiek Menurut A. Mulder
menyatakan Strafrechtspolitiek 
adalah   Garis   Kebijakan  
untuk menentukan: a) Seberapa 
jauh  ketentuan-ketentuan pidana
yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui, b) Apa   yang  
dapat diperbuat   untuk   mencegah terjadinya    tindak   
pidana, c) Cara    bagaimana penyidikan,  penuntutan, 
peradilan  dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. [3]

Pembaharuan    Hukum   
Pidana    dalam    arti memperbaharui    secara menyeluruh    dan bukan secara   parsial  
meliputi   Substansi   hukum  
(LegalSubstance),  Struktur  hukum 
(Legal  Structure)  dan Budaya hukum (Legal Culture). Upaya
melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan
hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan
hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum
pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk
memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan
hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta
mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan
nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.[4]

Selain itu, pembaharuan
hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali
pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik,
sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan
kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana
apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan
orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Dengan
demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang
berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.[5]

Oleh karena itu, sudah
seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila,
yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan
dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung
keseimbangan nilai atau ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide atau nilai
yang dimaksud:[6]

a.             
Religiustik

b.            
Humanistik

c.             
Nasionalisme

d.            
Demokrasi

e.             
Keadilan Sosial.

Memiliki hukum pidana
yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, Muladi berpendapat bahwa
pembaharuan hukum pidana material perlu memperhatikan karakteristik operasional
hukum pidana material di masa mendatang. Misalnya, hukum pidana material harus
disusun dalam kerangka ideologi nasional; memperhatikan aspek- aspek yang
berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; dapat
menyesuaikan diri dengan kecenderungan- kecenderungan universal yang tumbuh
dalam pergaulan masyarakat beradab; memikirkan aspek-aspek yang bersifat
preventif; dan harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.[7]

Indonesia sebagai suatu
sistem yang berisi kumpulan orang- orang yang berbeda, tetapi satu karena
persatuannya dengan meniadakan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan
melebur dalam berbagai aspek. Pancasila adalah ideologi (keyakinan) bangsa
Indonesia yang menghendaki agar manusia Indonesia sebagai manusia yang
berketuhanan, berkemanusiaan, mempersatukan manusia akan cita-cita
kemanusiaannya, bercakap-dengar dengan manusia lainnya, dan adil sebagai dasar
cita akan keadilan. Pancasilalah yang dapat menjadi tolok ukur untuk dapat
disebut sebagai “manusia Indonesia yang seutuhnya”.[8]

Sejalan dengan
perkembangan peradaban manusia, hukum tidak bersifat statis, tetapi bersifat
dinamis yang dipengaruhi terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan
masyarakat. Sistem hukum yang sesuai di Indonesia adalah sistem hukum yang
dilandasi oleh nilai- nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu
Pancasila yang oleh para founding father telah ditetapkan sebagai dasar falsafah
bangsa dan negara. Dengan demikian, tatanan sistem hukum nasional harus mengacu
pada cita hukum (rechtsidee) Pancasila.[9]

 

A.          
TUJUAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Hukum yang berlaku pada
masyarakat senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan
sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji
dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek
fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum Pidana yang
secara esensial dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil (Materieel
Strafrecht) dan Hukum Pidana Formal (Formeel Strafrecht/ Strafprocesrecht).[10]

Perkembangan hukum
Pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan
orang lain kemudian disusul suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak
hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan,
melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan
beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.[11]

Konsekuensi logis
dimensi perkembangan Hukum Pidana sebagaimana konteks di atas, ada sifat privat
dari Hukum Pidana. Seiring berjalannya waktu, di satu sisi perubahan dan
dinamika masyarakat yang teramat kompleks dan masyarakat hukum yang relatif
lebih maju maka Hukum Pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang
menjadi bagian dari hukum Publik seperti dikenal sekarang ini. Di sisi lainnya
terhadap regulasi pembuatan peraturan Perundang-undangan sebagai kebijakan
legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat Publik dari Hukum Pidana
bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan
dipraktikan sebagai sebuah bentuk “Mediasi Penal”, meskipun dalam kerangka
normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktik
penyelesaian perkara Pidana diluar Sistem Peradilan Pidana.[12]

Mengakomodasi  hukum 
yang  hidup  didalam 
masyarakat  pada  prinsipnya 
merupakan  langkah yang  dinilai 
bagus  mengingat  sejarah 
bangsa  Indonesia  yang 
pernah  dijajah  oleh 
belanda  yang menyebabkan  sistem hukum 
Indonesia  (pada waktu
dijajah  disebut hindia  belanda) mengikuti sistem hukum negeri
belanda dan lebih miris lagi ketika pasca kemerdekaan hukum yang berlaku
khususnya hukum pidana tetap hukum negeri belanda menggunakan asas korkondansi.
Pengakomodasian hukum yang  hidup
dimasyarakat memiliki persoalan  apakah
yang diakomodir adalah  nilai-nilai dalam
artian perbuatannya saja yang dianggap bertentangan dengan masyarakat atau
keseluruhan termasuk kepada tindakan-tindakan 
adat  yang  berlaku 
terhadap  perbuatan  yang 
dilangarnya,  karena  apabila 
tidak menyertakan tindakan adat akan menhilangkan esensi dari hukum adat
yang bertujuan pemulihan yang merupakan 
corak  ketimuran  yang 
mempunyai  falsafah  otenstik, 
tidak  sama  dengan 
bangsa  lain khususnya bangsa
barat.[13]

Struktur  sosial 
berupa  hubungan  antar 
individu-individu  dalam  konfigurasi 
sosial  merupakan basisi  dari 
hukum  yang  mana 
struktur  sosial  yang 
dinamis  berdampak  kepada 
perubahan  pola kehidupan. 4 Perubahan  struktur 
sosial  yang  merupakan 
basis  hukum  membawa 
konsekuensi  hukum harus mengikuti
perubahan yang terjadi. Perubahan ini menuntut hukum untuk memperbaharui
dirinya. Pembaharuan hukum Indonesia khususnya hukum pidana dirasa perlu
mengingat sejarah sistem hukum pidana 
Indonesia  menganut  sistem 
hukum  barat  yang 
tentu  berbeda  apabila 
ditinjau  dari  perspektif tujuan hukum barat dan timur.
Indonesia sebagai negara timur harusnya menggunakan cara berhukum yang  memiliki 
nuansa  kultur  ketimuran. 
Achmad  Ali  mengemukakan 
bahwa  tujuan  hukum menurut bangsa  timur/asia 
atau  bisa  disebut 
sebagai  teori  tujuan 
hukum  timur,  yang   
tidak  menempatkan mengenai
“kepastian”, melainkan lebih menekankan kepada prinsip keadilan  adalah 
keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian. Prinsip keadilan
sebagaimana yang dikemukakan oleh Acmad Ali 
tersebut  dipandang  oleh 
penulis  selaras  pula 
dengan  prinsip  keadilan 
menurut  falsafat  Pancasila sebagai  landasan 
ideologi  bangsa  Indonesia 
yang  menuntut  adanya 
keseimbangan  dan  keselarasan antara  kepentingan 
individu,masyarakat,  bangsa,  dan 
negara. Akan  tetapi  kenyataannya 
indonesia menggunakan  kultur
barat yang penuh  nuansa  legal formalistik, tentu hal itu
menimbulkan  pluralism hukum yang
negatif.[14]

Arah pembaharuan hukum
pidana Indonesiaberada pada posisi bagaimana mengakomodir hukum yang  hidup 
dalam  masyarakat  kedalam 
hukum  positif  dalam 
bingkai  tujuan  nasional 
yang  berkiblat kepada pancasila
sekaligus alternatif yang bisa digunakan untuk menyikapi pluralism (kemajemukan)
hukum di Indonesia agar dapat menghindari pertentangan antara hukum yang satu
dengan hukum yang lainnya.  Mengakomodir  hukum 
yang  hidup  dalam 
masyarakat  merupakan  upaya 
peninjauan  kembali sejumlah  larangan-larangan  yang 
sifatnya amoral akan  tetapi  tidak 
diatur  dalam  hukum 
positif. Kebijakan 
meningkatkan  perbuatan amoral
sebagaia  perbuatan  pidana 
menurut  Devlin,  maralitas merupakan   cerminan  
eksistensi   masyarakat.   pengendalian   tindakan amoral oleh   hukum  
dapat dibenarkan,   sehingga   kriminalisasi   didasarkan  
kepada   perbuatan   yang  
dianggap amoral dapat dibenarkan.14Sejalan  dengan 
pendapat  dari  Devlin 
menurut  Sudarto  pembaharuan 
hukum  pidana Indonesia  saat ini diarahkan  kepada re-orientasipokok-pokok pikiran,
ide-ide  dasar, atau nilai
sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik hukum pidana Indonesia sesuai
dengan tujuan nasional yang bersemayam dalam ideologi bangsa.[15]

Seiring dengan
perkembangan pilihan pola pemberatan sanksi pidana terhadap beberapa ketentuan
pidana tertentu, maka kemudian hukum pidana khusus mengatur mengenai sistem
penjatuhan sanksi jenis baru ini. Di dalam beberapa ketentuan undang-undang
hukum pidana khusus sebagaimana disebutkan di atas, terhadap beberapa ketentuan
khusus, maka sistem sanksi pidana kumulatif maupun kumulatif-alternatif selain
tentunya sanksi pidana alternatif dapat juga diberlakukan, seperti halnya
pidana penjara yang dijatuhkan secara bersamaan dengan sanksi pidana denda,
sebagai contoh penjatuhan secara kumulatif. [16]

Beberapa ketentuan
hukum pidana khusus telah menentukan perkembangan atas asas baru ini ke dalam
sebuah frasa norma ‘dan’ untuk sanksi pidana kumulatif serta ‘dan/atau’ untuk
sanksi pidana kumulatifalternatif dalam setiap ketentuan pidana terkait. Hal
demikianlah yang kemudian menggeser asas sanksi pidana tunggal (single penalty)
dalam hukum pidana menjadi dimungkinkan menggunakan sistem ganda (double
penalties).[17]

Pembaruan dalam bidang
hukum, khususnya pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga
hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum
yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana
dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi
berlakunya sistem hukum[18].

Adapun tujuan nasional
itu sebagai garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan
politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan
dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan
demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu
“perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut
sebagai batu landasan (“a comerstone”) dari hukum pidana dan pembaruan hukum
pidana.[19]

Berbicara tentang hukum
adalah sama berbicara tentang aturan hukum yang harus berlaku dan yang mungkin
tidak dinyatakan berlaku, untuk memecahkan masalah-masalah konkret di
masyarakat. Dalam hal ini hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang
mengatur, mengontrol masyarakat. Hukum dalam arti ini bukan bagian dari sistem
masyarakat, tapi kontrol dari sistem masyarakat.  pembaruan hukum pidana pada hakikatnya
mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum
pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan
sosiokultural masyarakat Indonesia.[20]

KESIMPULAN

Negara Indonesia,
peradilan formal ditegakkan oleh hukum positif (undang-undang) yang katanya
untak menegakkan prinsip-prinsip rule of law belum mampu mencapai keadilan
substansial. Upaya untuk mencapai keadilan substansial bisa gagal karena
terbentur proedur yang haras dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum
modern. Namum demikian perlu diingat, hukum dapat diartikan sebagai dokumen
antropologis (hukum adalah dokumen antropologis besar) karena penetapan hukum
benar-benar mencerminkan upaya manusia sesuai dengan kondisi yang relevan untuk
mengatur bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Masa  depan 
pembaharuan  hukum  Indonesia 
saat  ini  diarahkan 
kepada  upaya re-orientasi
substansi aturan-aturan  hukum pidana
yang  dianggap  tidak lagi relevan  dengan 
kehidupan  masyaraat Indonesia
karena banyak perbuatan jahat dalam optik masyarakat tidak termasuk sebagai
perbuatan jahat dan dilarang dalam optik hukum positif. Semua terjadi karena
hukum pidana Indonesia secara umum merupakan 
warisan  dari  belanda 
yang  secara  kultur 
masyrakat  berbeda  dengan 
kultur  masyarakat Indonesia  yang 
bercorak  ketimuran.  Apabila 
menempatkan  hukum  sebagai 
cerminan  masyarakat, dengan  demikian 
hukum  pidana  Indonesia 
saat  ini  tidak 
mencerminkan  hal  itu, 
maka  pembaharuan hukum pidana
Indonesia saat ini mengarah kepada re-orientasisubstansi hukum pidana Indonesia
sesuai dengan kehendak masyarakat.

Memperbaharui  hukum 
pidana  Indonesia  yang 
sesuai  dengan  kehendak 
masyarakat  yang tercermin dalam
hukum yang hidup dalam masyarakat bukan perkara yang mudah. Ketentuan-ketentuan
adat  atau  kewajiban 
adat  yang  harus 
dilaksanakan  apabila  terjadi 
pelanggaran  menurut  optik 
hukum pidana adat sebagai upaya pengembalian keseimbangan, menimbulkan
permasalahan manakala upaya mengakomodir  
hukum   adat   kedalam  
aturan   hukum   positif  
tidak   disertaidengan   pelaksanaan ketentuan/kewajiban  adat 
karena  akan  menghilangkan 
eksistensi  dari  hukum 
adat  sebagai  upaya pemulihan karena pelanggaran. Ketentuan
dalam RUU KUHP yang menempatkan pelaksanaan/pembayaran  ketentuan 
adat  sebagai  pidana 
tambahan  akan  dirasa 
lebih  tepat  apabila dijadikan sebagai pidana pokok.

 

DAFTAR
PUSTAKA

 

Abildanwa, Taufiqurrohman. “Mediasi
Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Berbasis
Nilai-nilai Keseimbangan”. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 1 2016

Amrani, Hanafi. Politik Pembaharuan Hukum Pidana.
2019. Yogyakarta: UII Press

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief.
“Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem
Pemidanaan Hukum Pidana”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

Leonard, Tommy. “Pembaharuan Sanksi Pidana
Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal
Yustia, Vol. 5 No. 2 2016

Nugroho, Nunung. “Urgensi Pembaharuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia “. Jurnal
Spektrum Hukum, Vol. 14 No. 1 2017

Pradityo, Randy. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia:
Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal
Law Reform of Indonesia: An Overview
). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14
No 2 2017

Yaris Adhiah Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya. “Arah
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum di Indonesia”.
Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 18 No. 1 2019



[1]
Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan dan Pedoman
Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2. 2021, hlm. 218

[2] Ibid

[3] Ibid, hlm. 219

[4]
Randy Pradityo. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan
Singkat (Towards Criminal Law Reform of
Indonesia: An Overview
). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No 2 2017,
hlm. 140

[5] Ibid

[6] Ibid

[7]
Tommy Leonard. “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam
Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal Yustia, Vol. 5 No. 2 2016, hlm. 468

[8] Ibid, hlm. 471

[9] Ibid

[10]
Taufiqurrohman Abildanwa, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan
Hukum Pidana di Indonesia Berbasis Nilai-nilai Keseimbangan”. Jurnal
Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 1 2016, hlm. 139

[11] Ibid

[12] Ibid

[13]
Yaris Adhiah Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya. “Arah Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum di Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum dan
Pendidikan, Vol. 18 No. 1 2019, hlm 735

[14] Ibid, hlm. 736

[15] Ibid, hlm. 737

[16]
Hanafi Amrani. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. 2019. Yogyakarta: UII Press

[17] Ibid

[18]
Nunung Nugroho, “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam
Dinamika Masyarakat Indonesia “. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14 No. 1 2017,
hlm. 43

[19] Ibid, hlm. 45

[20] Ibid, hlm. 49

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *