Kabarindoku.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih. Salah satu inisiatif penting dalam proses ini adalah pembentukan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Inisiatif ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, yang memandang WTAB sebagai langkah strategis dalam memperbaiki sistem birokrasi.
“Saya mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas inisiatif WTAB ini. Konsep ini sangat penting untuk mencapai tujuan nasional, termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (20/08/2024).
Menurut Menko Polhukam, WTAB berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah yang sering muncul dalam sistem birokrasi, seperti egoisme sektoral, proses administrasi yang rumit, aturan yang tumpang tindih, dan sistem yang kurang transparan. Hadi Tjahjanto menekankan bahwa masalah-masalah ini sering kali menjadi akar dari perilaku menyimpang dan penyalahgunaan wewenang.
“WTAB memberikan solusi untuk menghilangkan proses administrasi yang berbelit dan membuka peluang untuk mengurangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti pungutan liar,” jelasnya.
Pembentukan WTAB sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas yang sistematis dan berkelanjutan ini, menurut Hadi Tjahjanto, menunjukkan komitmen kuat dari Kementerian ATR/BPN dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan efektif. Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi model yang diadopsi oleh kementerian dan lembaga lainnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kesempatan yang sama, menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas untuk kemajuan organisasi. Ia menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.
“Peradaban suatu bangsa, termasuk masyarakat kita, sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Kapasitas dan integritas harus berjalan seimbang. Kapasitas tanpa integritas bisa berbahaya, begitu pula sebaliknya,” ujar AHY.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia, dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (rel/bs)